Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Tiga Wilayah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan para relawan terus berupaya menangani bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berbagai kegiatan dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi serta akses wilayah terisolir dapat dibuka kembali.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyatakan bahwa fokus utama penanganan saat ini adalah operasi pencarian dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pembukaan akses wilayah terisolir, serta percepatan distribusi logistik melalui jalur darat dan udara. Dalam tiga hari status tanggap darurat diberlakukan, tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang masih hilang di Provinsi Sumatera Utara. Dampak terparah terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.

“Dalam satu hari ini bertambah 60 korban jiwa berkat operasi pencarian oleh tim gabungan yang dipimpin Basarnas,” kata Suharyanto kepada wartawan, Minggu (30/11). Selain korban jiwa, ribuan warga terpaksa mengungsi akibat kerusakan pemukiman dan terputusnya akses. Jalur nasional Sibolga–Padang Sidempuan serta Sibolga–Tarutung putus total dan tertutup longsor. Beberapa jembatan seperti Jembatan Pandan dan jembatan di ruas Sibolga–Manduamas juga terputus. Di Mandailing Natal, sedikitnya tujuh wilayah terisolir. Beberapa desa hanya dapat dijangkau dengan alat berat atau transportasi udara.

Upaya Percepatan Distribusi Logistik

Untuk mempercepat upaya penanganan, BNPB mengerahkan lima helikopter yang ditempatkan di Bandara Silangit. Helikopter BNPB, Heli TNI AD Bell 412EPI, MI-17V5, serta helikopter bantuan swasta telah aktif menyalurkan logistik. Pesawat Cessna Caravan juga digunakan untuk pengiriman bantuan dan personel. Tahap pertama distribusi logistik untuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan telah terpenuhi 100 persen. Sementara distribusi ke Mandailing Natal masih terkendala akses darat.

Di Aceh, pada hari kedua tanggap darurat, tercatat 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, dan 8 luka-luka. Sebanyak 48.887 kepala keluarga mengungsi, terutama di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil. Kerusakan jembatan dan jalan nasional memutus sejumlah jalur utama, termasuk Banda Aceh–Lhokseumawe dan jalur perbatasan Aceh–Sumut di Aceh Tamiang. Beberapa wilayah seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah masih belum bisa diakses melalui darat.

BNPB telah mengaktifkan komunikasi darurat berbasis satelit Starlink dan mengerahkan helikopter serta pesawat Cessna Caravan untuk mendistribusikan logistik ke wilayah terisolir. “Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, tenda, genset, perahu karet, makanan siap saji, dan perlengkapan keluarga sudah tiba di Aceh dan disalurkan ke 17 kabupaten/kota terdampak,” ucapnya.

Situasi di Sumatera Barat

Dua hari setelah status tanggap darurat ditetapkan, Sumatera Barat mencatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 luka-luka. Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak. Sebanyak 11.820 kepala keluarga (±77.918 jiwa) mengungsi, terutama di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah jalur provinsi dan nasional terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan.

Meski begitu, distribusi bantuan dari Padang Pariaman dan Pesisir Selatan telah tiba di sejumlah titik, dengan delapan lokasi tambahan dalam proses pengiriman. Dalam operasi tersebut, BNPB mengerahkan 24 personel untuk mempercepat koordinasi penanganan. Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, genset, tenda, LCR, dan makanan siap saji telah tiba di Bandara Minangkabau. “Pesawat Caravan dan helikopter Bell 505 juga digunakan untuk menjangkau wilayah yang belum dapat dilalui darat,” tuturnya.

Kesiapan Operasi Darurat

BNPB memastikan seluruh operasi penanganan darurat terus dipercepat melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan relawan. Prioritas utama meliputi pembukaan akses yang terputus, pendataan lanjutan korban dan kerusakan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak di tiga provinsi tersebut.