Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) sebagai kampus digital kreatif telah mencapai pencapaian penting dalam dunia pendidikan hukum nasional. Melalui partisipasi aktif dari delegasinya, UBSI secara resmi menjadi salah satu pendiri Asosiasi Program Studi Hukum Bisnis (APSHB) pada Forum Nasional Inisiasi Pembentukan Prodi Hukum Bisnis Indonesia yang diadakan pada 19–21 November 2025 di Jakarta oleh Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.

Keterlibatan UBSI menunjukkan komitmen kuat universitas tersebut dalam memperkuat arah dan kualitas kurikulum Hukum Bisnis di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Forum nasional ini mencapai puncaknya pada musyawarah pendirian APSHB tanggal 20 November 2025, yang dihadiri oleh 31 delegasi dari 24 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

UBSI hadir sebagai salah satu inisiator yang mendorong pentingnya kolaborasi, sinkronisasi standar kompetensi nasional, serta pembaruan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Para akademisi sepakat bahwa lulusan Hukum Bisnis harus memiliki kompetensi yang lebih komprehensif, tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki pola pikir dan strategi bisnis yang kuat.

Nurhidayati, Ketua Program Studi Hukum Bisnis UBSI, menyampaikan bahwa isu strategis yang disuarakan UBSI adalah pentingnya penegasan identitas Program Studi Hukum Bisnis (PSHB) yang selama ini sering dianggap terlalu mendekati Ilmu Hukum umum. Forum pun menyepakati perlunya penyusunan Daftar Mata Kuliah Wajib Minimal PSHB sebagai standar nasional agar terbentuk diferensiasi kurikulum yang lebih jelas, relevan, dan kompetitif.

“Keikutsertaan UBSI dalam pembentukan APSHB merupakan komitmen kami untuk memperkecil kesenjangan antara teori akademik dan kebutuhan praktis di dunia kerja,” kata Nurhidayati dalam keterangan rilis, Jumat (28/11/2025).

Ia menambahkan bahwa asosiasi ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya paham regulasi hukum, namun juga memiliki ketajaman analitis dalam menyelesaikan persoalan bisnis di era tanpa batas.

Forum Nasional juga menekankan pentingnya kolaborasi antarperguruan tinggi untuk menyatukan visi dalam pengembangan pendidikan Hukum Bisnis. “Integrasi nilai kearifan lokal dan agama turut dibahas sebagai landasan dalam membentuk sarjana hukum bisnis yang menjunjung tinggi etika, keadilan, dan kebenaran. Dengan pendekatan ini, pendidikan Hukum Bisnis diharapkan dapat melahirkan lulusan yang kompeten sekaligus bermoral,” ujarnya.

Pada musyawarah 20 November 2025 ini, forum resmi menetapkan Dewan Pengawas dan Kepengurusan Inti APSHB periode pertama. Dewan Pengawas diketuai oleh Dr. Suherman (UPN “Veteran” Jakarta), dengan anggota Prof. Dr. Budi Agus Riswandi (Universitas Islam Indonesia) dan Prof. Dr. H. Muhammad Harfin Zuhdi (UIN Mataram).

Sementara itu, kepengurusan inti dipimpin oleh Rianda Dirkareshza, (UPN “Veteran” Jakarta) sebagai Ketua Umum, didampingi Alif Arhanda Putra (Universitas Borneo Tarakan) sebagai Wakil Ketua. Posisi Sekretaris Jenderal diamanahkan kepada Mukmin Zakie, dari Universitas Islam Indonesia, dan jabatan Bendahara dipegang oleh Evi Ariyani dari UIN Raden Mas Said Surakarta.