Pandangan Anggota DPRD Jabar Terhadap Alokasi Anggaran

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, memberikan pendapatnya mengenai alokasi anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Salah satu contohnya adalah pembuatan pagar berbentuk Candi Bentar di perkantoran Gedung Sate. Candi Bentar merupakan jenis gapura terbelah khas Bali yang terdiri dari dua bangunan serupa tanpa atap penghubung, dan biasanya berfungsi sebagai pintu gerbang masuk utama ke pura atau area penting lainnya.

Zaini menilai bahwa anggaran yang mencapai miliaran rupiah tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti bencana alam atau kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan pengalamannya ketika berkunjung ke SMK 1 Cileungsi Bogor yang bangunannya roboh, dan sebulan kemudian giliran bangunan di SMKN Gunung Putri yang juga roboh dengan kondisi yang lebih parah.

“Tentu ini menjadi catatan penting dalam dunia pendidikan. Namun, di saat yang sama, di Bandung, SMP 1 Pasundan di Balonggede juga roboh. Maka, penguatan dalam pendidikan khususnya dari mutu bangunan harus diketahui secara nyata, seperti kapan harus direnovasi kembali dan lain-lain, karena tentu ada masa berlakunya bangunan juga. Jadi, jika dibandingkan dengan adanya pembangunan Candi Bentar, saya rasa sangat bertolak belakang dengan kondisi saat ini, seharusnya lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Zaini menyebut bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memiliki visi untuk membawa Jawa Barat menjadi daerah istimewa dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tidak hanya ditentukan oleh jalan atau pembangunan lainnya, tetapi juga melalui pendidikan dan kualitasnya.

Selain itu, Zaini juga menyoroti kesejahteraan tenaga pengajar di pesantren yang masih jauh dari kata sejahtera. Menurutnya, pesantren adalah salah satu lembaga yang ikut berkontribusi dalam memerdekakan bangsa. Oleh karena itu, ia mempertanyakan mengapa provinsi Jawa Barat belum mau terlibat langsung dalam membantu pesantren.

“Sekarang terdapat disparitas antara negeri dan swasta, karena pesantren memiliki berbagai bentuk yayasan, lembaga, SMA/SMK/SMA, atau MTs/aliyah, yang semuanya ikut serta dalam mencerdaskan bangsa. Namun, selalu dibandingkan hari ini oleh pemerintah provinsi, antara negeri dan swasta. Sehebat itukah negeri bisa menampung semua orang dari swasta? Nyatanya sampai sekarang belum bisa,” katanya.

Kritik terhadap Prioritas Anggaran

Pembangunan Candi Bentar di Gedung Sate menjadi sorotan utama dalam pandangan Zaini. Ia menilai bahwa penggunaan dana yang besar untuk proyek tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam prioritas alokasi anggaran yang dikelola oleh pemerintah.

Beberapa insiden bangunan sekolah yang roboh menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur pendidikan masih perlu diperbaiki. Zaini menekankan pentingnya melakukan evaluasi terhadap struktur bangunan agar dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Pemeliharaan rutin dan renovasi berkala diperlukan untuk menjaga keselamatan siswa dan guru.

Selain itu, Zaini juga menyoroti perlunya peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar di pesantren. Pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter bangsa, sehingga perlu dukungan yang lebih signifikan dari pemerintah. Tidak adanya kebijakan yang mendukung pesantren menunjukkan kurangnya perhatian terhadap institusi yang telah berkontribusi besar dalam sejarah pendidikan Indonesia.

Kesimpulan

Dari berbagai isu yang disampaikan, Zaini menegaskan bahwa alokasi anggaran harus lebih berfokus pada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Proyek-proyek yang bersifat estetika atau simbolis seperti Candi Bentar sebaiknya tidak mendapat prioritas tinggi jika masih ada kebutuhan lain yang belum terpenuhi. Pemerintah perlu lebih bijak dalam mengatur anggaran agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.