Kasus kematian Irene Sokoy, seorang warga Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, Papua, yang meninggal bersama bayi dalam kandungannya telah memicu perhatian serius dari berbagai pihak. Insiden ini terjadi pada Senin dini hari, 17 November 2025, setelah korban diduga tidak mendapatkan layanan medis yang memadai dari empat rumah sakit berbeda.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Cahyo Sukarnito, mengungkapkan bahwa polisi telah membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki kejadian tersebut. “Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah standar operasional prosedur (SOP) telah dilaksanakan dengan benar atau tidak,” ujar Cahyo dalam pernyataannya pada Senin, 24 November 2025.

Tim investigasi juga diberi tugas untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem tata kelola internal rumah sakit. “Agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa depan,” tambah Cahyo dalam keterangan tertulisnya.

Cahyo menegaskan bahwa seluruh proses investigasi dan evaluasi akan dilakukan secara transparan. “Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Peristiwa kematian Irene Sokoy sebelumnya viral di media sosial. Dalam narasi yang beredar, keluarga korban harus pindah-pindah antar rumah sakit untuk mencari perawatan. Empat rumah sakit yang disebut-sebut menolak perawatan kepada Irene Sokoy antara lain Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara.

Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut. Ia menyebut kematian Irene dan bayinya sebagai bukti nyata buruknya pelayanan kesehatan di wilayah itu. “Saya selaku pribadi dan Gubernur menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kejadian ini,” ucap Fakhiri melalui akun Instagram resmi @matius_fakhiri, Senin, 24 November 2025.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan perbaikan dan audit terhadap pelayanan kesehatan di Jayapura, Papua. “Pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama. Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan,” kata Tito, Senin, 24 November 2025.

Tito menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan akan langsung menuju ke Jayapura pada hari yang sama untuk melakukan audit. “Ini yang kami tunggu nanti, malam ini semuanya berangkat ke sana,” ujarnya.

Beberapa pihak mulai menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil seperti Papua. Peristiwa ini menjadi alarm bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk segera bertindak dan memastikan akses layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat.

  • Dampak dari insiden ini tidak hanya terasa oleh keluarga korban, tetapi juga menjadi perhatian nasional.
  • Berbagai pihak, termasuk pejabat tinggi, sepakat bahwa pelayanan kesehatan harus diperbaiki agar tidak ada lagi kasus serupa.
  • Audit dan evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk memperbaiki sistem kesehatan di Papua.