Pemimpin Golkar DKI Jakarta Beri Tanggapan atas Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, memberikan pernyataan terkait kritik dan pro-kontra terhadap penetapan gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menegaskan bahwa meskipun ada berbagai kekurangan yang dimiliki Soeharto, ia tetap memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan Indonesia.

“Meskipun ada banyak kekurangan Pak Harto, dari segala aspek memang layak diberikan gelar pahlawan nasional,” ujarnya di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (15/11/2025).

Soeharto Memenuhi Syarat Jadi Pahlawan Nasional

Zaki juga menyampaikan pendapatnya mengenai pernyataan Mahfud MD yang menyebut bahwa secara hukum atau aturan, Soeharto memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar pahlawan dari pemerintah.

“Pak Mahfud MD juga sudah memberikan pernyataan tersebut,” katanya.

Indonesia di Bawah Kepemimpinan Soeharto

Menurut Zaki, Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto mencapai berbagai pencapaian penting yang membuat negara ini dihormati bahkan disebut sebagai Macan Asia. Ia menilai fakta tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kader Golkar menyambut baik keputusan pemerintah menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

“Selama di bawah kepemimpinan Pak Harto, kita bisa mencapai berbagai pencapaian yang luar biasa, sehingga negara kita menjadi salah satu negara yang disegani di wilayah Asia pada masa itu,” jelas Zaki.

Untuk itu, Zaki meminta masyarakat tidak hanya melihat Soeharto dari segi kekurangannya saja, tetapi juga melihat manfaat yang diberikan oleh Soeharto kepada Republik Indonesia.

“Mari kita sama-sama, bukan hanya melihat kekurangannya. Tapi bagaimana manfaatnya Pak Harto kepada negara Republik Indonesia ini,” tuturnya.

Kontroversi Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional menuai kontroversi dan pro-kontra di tengah masyarakat. Polemik ini muncul karena selama masa Orde Baru, sosok Soeharto tidak bisa lepas dari berbagai kontroversi, terutama terkait pelanggaran HAM berat.

Beberapa pelanggaran HAM berat yang terjadi di era Soeharto antara lain:

  • Penembakan misterius (Petrus) pada kurun waktu 1981-1985: Sekitar 5.000 orang meninggal dunia. Korban jiwa berjatuhan di Bandung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
  • Peristiwa Tanjung Priok (1984-1987): 24 orang meninggal, 36 orang luka berat, dan 19 luka ringan.
  • Peristiwa Talangsari (1989): 130 orang meninggal, 77 orang diusir secara paksa, 45 orang disiksa, dan 229 orang dianiaya.
  • Peristiwa 27 Juli 1996: 11 orang meninggal, 140 orang luka-luka, 23 orang hilang, 124 orang ditahan.
  • Peristiwa Trisakti dan kerusuhan Mei 1998: Terjadi perkosaan massal dan penculikan aktivis.

Pandangan Masyarakat Terhadap Keputusan Pemerintah

Keputusan pemerintah menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional mendapat berbagai respons dari masyarakat. Ada yang setuju, ada yang menentang. Namun, bagi para penggemar Soeharto, keputusan tersebut dinilai sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi yang diberikan oleh mantan presiden tersebut.

Dalam hal ini, Zaki menegaskan bahwa penilaian terhadap Soeharto harus dilakukan secara objektif. Ia menekankan bahwa semua pihak harus melihat sisi positif serta kontribusi yang telah diberikan Soeharto dalam membangun bangsa dan negara.