Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mengatasi Kemiskinan di Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah provinsi tersebut. Pernyataan ini disampaikan saat ia memberikan paparan dalam acara Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, pada hari Kamis (13/11/2025). Acara ini juga turut dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak.

Luthfi memberikan contoh bagaimana penanggulangan kemiskinan dilakukan di Kabupaten Pati. Ia menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah secara terpadu. Menurutnya, Pemprov Jateng tidak dapat bekerja sendiri dalam mempercepat pengentasan kemiskinan maupun ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk dengan TNI.

“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri,” ujarnya. “Kita harus menerapkan collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Dan Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan.”

Model Kolaborasi Percepatan Intervensi Kemiskinan

Luthfi kemudian menjelaskan bagaimana Kabupaten Pati menjadi rujukan dalam penerapan model kolaborasi percepatan intervensi kemiskinan ekstrem. Pemkab Pati memberikan operasional sebesar Rp300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga totalnya mencapai Rp500 ribu per bulan. Dukungan ini memastikan pendampingan warga miskin berjalan intensif dan berkelanjutan.

Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp250 ribu untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian warga miskin. Tahun ini, Pemprov Jateng mengalokasikan perbaikan untuk 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khusus untuk Pati dari total 17 ribu RTLH se-Jawa Tengah. Program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial.

“Tiga pilar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin,” kata Luthfi.

Efektivitas Model Percepatan

Model percepatan ini terbukti efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau turun 0,10 persen. Luthfi menyebut, penurunan ini menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif akan lebih cepat menghasilkan dampak nyata.

“Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana: kita keroyok bareng-bareng,” tegasnya.

Peran Kodam IV/Diponegoro dalam Stabilitas Keamanan

Selain tentang kemiskinan, Luthfi juga menyampaikan peran Kodam IV/Diponegoro hingga Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan. Stabilitas ini mendukung iklim investasi.

“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” ucapnya.