Pemeliharaan Ruangan Sekda Kota Bogor Dilakukan dengan Anggaran Besar

Pemeliharaan atau renovasi ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor dilakukan dengan anggaran sebesar Rp 398.003.901. Proyek ini dibiayai melalui APBD Perubahan Tahun 2025. Sebelumnya, ruangan tersebut juga pernah direnovasi pada tahun 2022 dengan anggaran yang jauh lebih kecil, yaitu sebesar Rp 99.098.923.

Ketika dihubungi oleh Suratkabar.id, Yusfitriadi, seorang pengamat kebijakan publik, menyampaikan kekecewaannya terhadap proyek ini. Menurutnya, renovasi tidak terlalu mendesak karena hanya beberapa tahun lalu, ruangan tersebut sudah mengalami perbaikan. Ia menilai bahwa uang yang digunakan untuk renovasi bisa lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk program-program yang lebih mendasar dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Menurutku ketika direnovasi terakhir pada jaman sekda ibu syarifah, kan itu masih baru. Mau direnovasi apanya lagi. Tidak terlalu urgensi,” ujarnya.

Yusfitriadi menambahkan bahwa anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyarankan agar pemerintah daerah lebih fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat daripada proyek-proyek yang tidak mendesak.

“Tapi apapun itu, melalui mekanisme apapun untuk bisa masuk ke dalam regulasi, bagi saya renovasi kantor sekretaris daerah tidak terlalu mendesak,” katanya.

Ia juga berharap agar tidak hanya Pemerintah Kota Bogor saja, tetapi juga pemerintah daerah lainnya dapat lebih memprioritaskan program yang menyentuh kepentingan publik. Dengan demikian, pemerintah akan menunjukkan bahwa mereka hadir untuk kepentingan masyarakat.

“Selain secara substansi bisa efektif dan efisien, tapi juga memberikan gambaran bahwa pemerintah hadir dalam mendahulukan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Proyek Renovasi Ruangan Sekda Diawasi Secara Proses

Diketahui bahwa Pemerintah Kota Bogor sedang gencar melakukan berbagai proyek belanja daerah menjelang akhir tahun 2025. Hal ini dilakukan setelah adanya penetapan APBD Perubahan Tahun 2025.

Berdasarkan informasi dari laman LPSE Kota Bogor pada Rabu (12/11/2025), berbagai proyek mulai dilelang dan dikerjakan. Salah satu proyek yang sedang dikerjakan adalah renovasi ruangan Sekda Kota Bogor. Proyek ini memiliki nama lengkap “Pemeliharaan Rehabilitasi/Renovasi Ruangan Sekretaris Daerah Kota Bogor”.

Anggaran yang digunakan untuk proyek ini cukup besar, yaitu sebesar Rp 398.003.901. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan renovasi yang dilakukan pada tahun 2022, yang hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 99.098.923. Perbedaan antara kedua anggaran ini mencapai hingga 300 juta rupiah.

Kepala Bagian (Kabag) PBJ Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengatakan bahwa proyek renovasi ruangan Sekda tahun 2025 ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam pelaksanaan proyek ini.

“Iya tidak ada masalah,” ujarnya saat dihubungi Suratkabar.id.

Pertanyaan tentang Prioritas Anggaran

Meskipun proyek ini dilakukan sesuai dengan aturan, banyak orang mulai bertanya-tanya tentang prioritas anggaran yang digunakan. Terlebih lagi, anggaran yang dikeluarkan untuk renovasi ruangan Sekda jauh lebih besar dibandingkan dengan proyek lain yang mungkin lebih mendesak.

Beberapa warga dan aktivis masyarakat menilai bahwa uang yang digunakan untuk proyek ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting. Misalnya, peningkatan infrastruktur publik, pembangunan fasilitas kesehatan, atau pengembangan pendidikan.

Seiring dengan hal ini, muncul harapan agar pemerintah daerah lebih transparan dalam penggunaan anggaran. Dengan transparansi, masyarakat akan lebih mudah memahami bagaimana uang mereka digunakan dan apa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Proyek renovasi ruangan Sekda Kota Bogor dengan anggaran besar menjadi topik yang menarik perhatian masyarakat. Meskipun dilakukan sesuai prosedur, pertanyaan tentang prioritas penggunaan dana tetap muncul. Diharapkan agar pemerintah daerah lebih mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran. Dengan demikian, dana yang digunakan bisa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.