Presiden Prabowo: Permasalahan Whoosh Tidak Boleh Dipolitisasi

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pernyataan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia menegaskan bahwa isu yang muncul terkait proyek ini tidak boleh dibawa ke ranah politik. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memastikan bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh atas berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Dalam pernyataannya di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11), Prabowo mengatakan bahwa masyarakat jangan sampai terjebak dalam situasi yang bisa memicu ketidakstabilan. Ia menilai ada pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan kecemasan di kalangan rakyat dengan membahas isu Whoosh secara berlebihan.

“Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang, mungkin ada pihak-pihak yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat,” ujar Prabowo.

Ia juga menjelaskan bahwa dirinya telah mempelajari berbagai masalah yang terjadi dalam proyek ini. Menurutnya, tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pemerintah, khususnya Presiden RI. Ia menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak perlu khawatir karena semua pihak akan bekerja sama untuk memastikan layanan yang baik bagi masyarakat.

“Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, rakyat kita layani. Kita berjuang untuk rakyat kita, teknologi semua sarana itu tanggungjawab bersama. Dan itu diujungnya itu tanggungjawab Presiden RI. Jadi saya sekarang tanggungjawab Whoosh,” tegasnya.

Pentingnya Transportasi Umum dalam Perspektif Global

Prabowo juga menekankan bahwa proyek transportasi umum seperti Whoosh tidak dapat dinilai hanya dari segi untung rugi. Ia menilai bahwa manfaat dari proyek ini harus dilihat dari sudut pandang masyarakat luas. Menurutnya, transportasi umum di seluruh dunia biasanya dijalankan dengan prinsip layanan publik, bukan sekadar bisnis.

“Whoosh itu semua public transport diseluruh dunia jangan dihitung untung rugi, rugi nggak. Hitung manfaat nggak untuk rakyat? Di seluruh dunia begitu. Jadi namanya public service obligation,” imbuhnya.

Ia menekankan bahwa proyek-proyek besar seperti ini membutuhkan pendekatan yang lebih luas dan berkelanjutan. Tanggung jawab tidak hanya terletak pada pihak swasta, tetapi juga pada pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Langkah-Langkah yang Akan Dilakukan

Beberapa langkah telah direncanakan untuk memastikan kelancaran operasional KCJB. Diantaranya adalah:

  • Koordinasi antara pemerintah dan PT KAI untuk mempercepat proses penyelesaian masalah teknis.
  • Penyediaan sumber daya tambahan agar proyek dapat berjalan sesuai rencana.
  • Evaluasi berkala terhadap kinerja proyek untuk memastikan bahwa tujuan utamanya yaitu memberikan layanan transportasi yang efisien dan nyaman bagi masyarakat dapat tercapai.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya komunikasi yang transparan antara pemerintah dan masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa proyek ini memiliki manfaat jangka panjang, meskipun saat ini masih ada tantangan yang harus diatasi.