Perdana Menteri Jepang Baru Minta Pertemuan dengan Pemimpin Korea Utara

Pada Senin, 3 November 2025, Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih, Sanae Takaichi, mengumumkan bahwa ia telah meminta Korea Utara untuk mengatur pertemuan dengan pemimpinnya, Kim Jong Un. Permintaan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan kasus penculikan warga Jepang oleh Korea Utara yang terjadi beberapa dekade lalu.

Dalam acara National Rally di Tokyo, Takaichi menyampaikan keinginannya untuk mengadakan pertemuan puncak dengan pihak Korea Utara. Ia menekankan pentingnya tindakan aktif dari pemerintah Jepang dalam menyelesaikan masalah tersebut. “Saya sudah menyampaikan kepada pihak Korea Utara keinginan saya untuk mengadakan pertemuan puncak,” ujarnya, sambil menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini adalah prioritas utama.

Kasus Penculikan Selama Puluh Tahun

Korea Utara diketahui menculik sejumlah warga Jepang pada 1970-an dan 1980-an untuk mendukung kegiatan intelijennya. Menurut catatan resmi pemerintah Jepang, terdapat 17 warga negara mereka yang menjadi korban penculikan. Pada September 2002, saat pertemuan bersejarah antara Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi dan pemimpin Korea Utara kala itu, Kim Jong Il, di Pyongyang, pihak Korea Utara untuk pertama kalinya mengakui telah menculik warga Jepang.

Setelah pertemuan tersebut, lima korban dipulangkan ke Jepang. Namun, Pyongyang mengklaim korban lainnya telah meninggal dunia atau tidak pernah masuk ke negara itu. Tokyo menolak penjelasan tersebut dan menuntut penyelidikan lebih lanjut mengenai nasib para korban yang masih hilang. Sejak 2002, tidak ada kemajuan berarti dalam penyelesaian kasus ini.

Takaichi Siap Ambil Langkah Berani

Takaichi menegaskan ingin bertemu langsung dengan Kim Jong Un untuk mencari terobosan dan mencapai hasil nyata. “Saya akan melakukan segala hal selama masa jabatan saya untuk mencapai kemajuan dan menyelesaikan persoalan ini,” katanya. Ia menekankan pentingnya penyelesaian kasus penculikan bagi hubungan bilateral dan stabilitas kawasan.

“Jika masalah penculikan diselesaikan, bukan hanya Jepang, tetapi juga Korea Utara dan masyarakat internasional akan memperoleh manfaat besar,” ucapnya. “Dengan mengambil inisiatif sendiri dan bertindak berani, saya ingin mencapai hasil yang konkret,” tambahnya.

Latar Belakang Takaichi dan Hubungan dengan Korea Utara

Takaichi, yang terpilih sebagai perdana menteri pada 21 Oktober lalu, dikenal memiliki pandangan konservatif dan kebijakan luar negeri yang tegas, sejalan dengan mendiang mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Adapun hingga kini, Jepang dan Korea Utara belum memiliki hubungan diplomatik resmi. Meski demikian, Takaichi menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki hubungan kedua negara melalui dialog langsung.

Upaya untuk Menyelesaikan Masalah yang Terlalu Lama Dibiarkan

Kasus penculikan ini telah menjadi isu sensitif dalam hubungan antara Jepang dan Korea Utara. Banyak keluarga korban masih menantikan jawaban atas nasib anggota keluarga mereka. Takaichi berharap dengan langkah proaktif yang diambil, dapat membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih cepat dan transparan.

Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam menangani isu ini. “Dengan kolaborasi yang lebih baik, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai di kawasan Asia Timur,” katanya. Takaichi berkomitmen untuk menjadikan penyelesaian kasus penculikan sebagai prioritas utamanya selama masa jabatannya.