Suratkabar.id.CO.ID, JAKARTA — Ultimatum Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir kepada empat cabang olahraga (cabor) yang terlibat dualisme kepengurusan untuk segera menyelesaikan sengketa menjadi bukti ketegasan dan keseriusan dalam menangani konflik kepentingan yang melanda beberapa federasi cabor selama ini.

Dualisme kepengurusan pada cabang tenis meja, anggar, tinju, dan sepak takraw ini sudah berjalan bertahun-tahun yang membawa dampak perpecahan. Konflik ini bahkan juga mengorbankan para atlet karena mereka tidak bisa membawa nama bangsa bertanding di berbagai ajang internasional.

Tentu masalah tata kelola olahraga prestasi yang berlarut-larut ini menjadi prioritas untuk segera diselesaikan, demi terwujudnya kedigdayaan Indonesia di pentas olahraga dunia sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Karena tidak bisa dipungkiri, keharmonisan pengurus cabor juga menjadi motor utama yang akan mengantarkan gelar juara.

“Masalah dualisme ini harus segera diselesaikan. Setelah itu baru kita bisa konsolidasi Desain Besar Olahraga Nasional. Selanjutnya kita bisa bicara mengenai PON, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade akan seperti apa,” ujar Menpora Erick dalam keterangannya, Selasa (4/11/2025).

Untuk itu, Kemenpora menghimbau agar KOI dan KONI mengambil peran strategis untuk bisa berembuk dan mendorong penyelesaian sengketa kepengurusan pada empat cabor tersebut, secara musyawarah dan mufakat sesuai Undang-Undang Keolahragaan.

Hal ini tertuang dalam surat yang dikirimkan Menpora kepada Ketua Umum KOI dan KONI pada 1 Oktober lalu. Menpora juga memberikan batas waktu penyelesaian sengketa paling lambat tiga bulan sejak surat dikirimkan, yaitu sampai akhir Desember 2025.

“Kami di Kemenpora telah melakukan instropeksi dengan perbaikan tata kelola internal, maka kami ingin KOI, KONI dan para pengurus federasi olahraga juga bisa melakukan intropeksi masing-masing dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena musyawarah adalah landasan membangun bangsa dan negara,” kata Erick.

Kini, sebulan telah berlalu sejak surat disampaikan. KOI, KONI dan para pengurus cabor hanya memiliki sisa waktu dua bulan untuk menindaklanjuti tugas menyelesaikan dualisme di tubuh federasi empat cabang olahraga tersebut.

Jika sampai akhir Desember 2025 masalah ini belum juga tuntas, maka Kemenpora akan mengambil langkah yang diperlukan demi keberlangsungan pembinaan olahraga nasional sehingga para atlet dapat berkompetisi di berbagai ajang tingkat nasional maupun internasional.

“Tiga bulan adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan cabang olahraga ini. Jika sampai akhir tahun tidak kunjung tuntas, maka kami Kemenpora akan mengambil alih dan membuat keputusan untuk menyelamatkan para atlet kita, menyelamatkan prestasi olahraga kita. Sudah terlalu lama para atlet menjadi korban. Maka saya ingatkan kembali kepada para pihak untuk melepaskan kepentingan pribadi dan ego masing-masing demi kejayaan olahraga kita,” tutup Menpora.

Tantangan Penyelesaian Dualisme

Penyelesaian dualisme kepengurusan pada empat cabang olahraga ini membutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Berikut beberapa tantangan yang mungkin dihadapi:

  • Perbedaan pandangan antara pengurus cabor – Setiap federasi memiliki visi dan misi yang berbeda, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan yang sama.
  • Ketidakpuasan terhadap sistem kepengurusan – Banyak pihak merasa bahwa sistem saat ini tidak adil atau tidak efektif, sehingga perlu diubah.
  • Kurangnya koordinasi antar lembaga – KOI dan KONI perlu bekerja sama dengan baik untuk memastikan penyelesaian sengketa berjalan lancar.

Langkah yang Dapat Diambil

Untuk mengatasi tantangan tersebut, berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

  • Meningkatkan komunikasi antar pihak – Melalui pertemuan rutin dan dialog terbuka, semua pihak dapat saling memahami perspektif masing-masing.
  • Membentuk tim khusus penyelesaian sengketa – Tim ini dapat membantu memfasilitasi diskusi dan menawarkan solusi yang adil bagi semua pihak.
  • Menerapkan sistem evaluasi berkala – Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa proses penyelesaian berjalan sesuai rencana dan tidak ada hambatan yang signifikan.

Peran KOI dan KONI

KOI dan KONI memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan oleh kedua lembaga tersebut:

  • Menjadi mediator yang netral – KOI dan KONI harus tetap netral dan tidak memihak salah satu pihak dalam sengketa.
  • Mendorong partisipasi aktif dari semua pihak – Semua pengurus cabor harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka.
  • Memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan aturan – Keputusan yang diambil harus didasarkan pada undang-undang dan regulasi yang berlaku.

Dampak Jangka Panjang

Penyelesaian dualisme kepengurusan tidak hanya akan memperbaiki situasi saat ini, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang positif. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi:

  • Peningkatan prestasi olahraga nasional – Dengan keharmonisan pengurus cabor, para atlet dapat lebih fokus pada pelatihan dan persiapan untuk berkompetisi di berbagai ajang internasional.
  • Peningkatan kredibilitas olahraga nasional – Keharmonisan dan transparansi dalam pengelolaan olahraga akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia.
  • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga – Dengan prestasi yang lebih baik, minat masyarakat terhadap olahraga akan meningkat, sehingga semakin banyak orang yang terlibat dalam berbagai cabang olahraga.