Respons Menteri Keuangan Terhadap Isu IKN Jadi Kota Hantu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terkait pemberitaan media asing yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi kota hantu. Isu ini muncul setelah adanya penurunan anggaran konstruksi di IKN pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menegaskan bahwa tidak perlu takut terhadap potensi tersebut dan mengimbau untuk tidak mendengarkan prediksi dari orang luar karena sering kali salah. Menurutnya, anggaran IKN akan bergantung pada kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi ke depan. Namun, ia yakin bahwa IKN tidak akan menjadi kota hantu.

“Saya tidak tahu bagaimana rencana pemerintah ke depan terkait IKN. Tapi menurut saya, IKN tidak akan jadi kota hantu. Jika ekonomi membaik, dana dari Kementerian Keuangan akan meningkat. Jadi, jangan takut dan jangan percaya prediksi orang luar karena sering kali salah,” ujarnya saat berbicara di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Pembangunan IKN Masih Berjalan Normal

Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa pembangunan di IKN belum berhenti dan tetap berjalan seperti biasa. Bahkan, pemerintah baru-baru ini telah menyetujui investasi dari perusahaan properti swasta untuk membangun rumah di sana.

“Yang jelas, kami sudah menyetujui perusahaan swasta yang akan membangun rumah di sana. Harusnya pembangunan rumah tersebut sudah mulai berjalan. Nanti jika diperlukan, pemerintah akan mengeluarkan dana tambahan di tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Namun, ia mengakui bahwa percepatan pembangunan dan pendanaan dari pemerintah tidak secepat yang diharapkan. Untuk itu, Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengikuti instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Sepertinya pembangunan tidak berhenti, masih berjalan terus. Tapi tidak secepat yang diharapkan. Kami akan ikuti instruksi Pak Presiden,” tegas Purbaya.

Latar Belakang Isu IKN Jadi Kota Hantu

Sebelumnya, The Guardian melaporkan bahwa tiga tahun setelah mantan presiden Joko Widodo meluncurkan ibu kota baru yang ambisius untuk menggantikan Jakarta yang tercemar, padat, dan berpotensi tenggelam. Beberapa pihak khawatir bahwa ibu kota di Kalimantan dalam bahaya dan berpotensi menjadi kota hantu.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menjabat Oktober lalu, pendanaan negara untuk proyek ibu kota baru telah turun lebih dari separuhnya. Prabowo, yang belum berkunjung ke IKN sebagai presiden, diam-diam menurunkan status Nusantara menjadi “ibu kota politik” pada bulan Mei, meskipun keputusan tersebut baru diumumkan ke publik pada bulan September.

Kondisi Saat Ini di IKN

Pada tahun 2024, kepala dan wakil kepala badan yang mengawasi ibu kota mengundurkan diri. Saat ini, sekitar 2.000 pegawai negeri sipil dan 8.000 pekerja konstruksi tinggal di Nusantara, jauh dari target 1,2 juta pada tahun 2030. Blok apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan raya, sistem air, dan bandara telah dibangun, tetapi sebagian besar kota masih dalam tahap pembangunan.

Tantangan dan Peluang di IKN

Meski ada tantangan, IKN tetap memiliki potensi besar sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru. Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk investor swasta, IKN bisa menjadi kota yang dinamis dan berkembang.

Selain itu, pemerintah juga sedang mengevaluasi kebijakan dan strategi pembangunan untuk memastikan bahwa IKN tidak hanya menjadi kota hantu, tetapi juga menjadi contoh sukses dalam pengembangan infrastruktur dan kualitas hidup. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komitmen yang kuat, IKN bisa menjadi tujuan utama bagi masyarakat dan pengusaha.