Kemenko Polkam Gelar Rakor Pembangunan Kekuatan TNI 2025–2029

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan pembangunan kekuatan TNI pada periode 2025 hingga 2029. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah rencana penambahan satuan, pasukan, serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU).

Berdasarkan keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kemenko Polkam, pemerintah menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi konsep Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Konsep OEF diharapkan mampu menciptakan kekuatan ideal bagi TNI yang mencakup kesiapan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam), pangkalan, serta personel.

Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, menjelaskan bahwa tujuan utama dari rakor ini adalah menyelaraskan kebijakan pembangunan postur pertahanan negara dengan memastikan perencanaan antar-matra berjalan secara terintegrasi. Selain itu, Kemenko Polkam juga mengidentifikasi berbagai peluang, kendala, dan kebutuhan dalam proses pembangunan kekuatan TNI.

“Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar dia.

Strategi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Nasional

Dalam rakor tersebut, fokus utama pembangunan kekuatan pertahanan nasional adalah strategi pertahanan pulau-pulau besar dan pulau-pulau strategis. Srenum TNI menyebut bahwa pembangunan kekuatan pertahanan diarahkan pada pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) untuk memperkuat kemampuan pertahanan mandiri.

Rinciannya, TNI AD akan fokus pada penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) hingga 2029. TNI AL berencana membentuk 5 Komando Armada (Koarmada) dan 15 Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal.

Sementara TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional. Selain itu, turut disinggung soal penguatan satuan siber dan nuklir-biologi-kimia (nubika) sebagai respons atas meningkatnya ancaman non konvensional.

Penambahan Alutsista dan Tantangan yang Muncul

Penambahan alutsista strategis termasuk kapal selam dan radar pertahanan udara, integrasi sistem pertahanan berbasis Network Centric Warfare, serta peningkatan interoperabilitas antar-matra juga menjadi bagian dari pembahasan. Selain itu, tantangan penyediaan lahan untuk pembangunan satuan dan pangkalan baru, terutama di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), turut dibahas bersama.

Kesimpulan

Rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun kekuatan TNI yang lebih kuat dan siap menghadapi ancaman baik konvensional maupun non konvensional. Dengan adanya rencana pembangunan yang terstruktur dan terintegrasi, TNI diharapkan dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.