Pemotongan Dana Transfer ke Daerah Mengganggu Pembangunan Bali

Pemerintah pusat tetap melanjutkan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) meskipun sebelumnya telah mendapat protes dari beberapa gubernur. Salah satu yang mengeluh adalah Gubernur Bali, Wayan Koster. Ia menyatakan bahwa jumlah pemotongan TKD dinilai sangat besar dan memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Koster menjelaskan bahwa untuk sembilan kabupaten/kota di Bali, total pemotongan dana TKD mencapai Rp1,7 triliun. Sementara itu, penurunan dana TKD untuk Pemprov Bali sendiri mencapai Rp500 miliar. Ia menyampaikan hal ini saat memberikan pengarahan terkait Penilaian Proper 2025 dan Optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing di Gedung Ksirarnawa, Art Centre, pada Kamis 30 Oktober 2025.

“Tahun 2026, dana TKD Provinsi Bali akan dikurangi sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, seluruh kabupaten/kota di Bali mengalami penurunan dana TKD hampir sebesar Rp1,7 triliun,” ujarnya.

Pemangkasan dana tersebut tentu saja menimbulkan tantangan bagi kepala daerah dalam menjalankan berbagai program. Koster mengakui bahwa penurunan dana TKD akan berdampak pada pembiayaan untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur.

“Jika dana Pungutan Wisatawan Asing masuk secara penuh, semua infrastruktur bisa selesai tanpa perlu bantuan APBN. Bahkan, cukup dari PWA saja, seperti di Badung dan Denpasar, semua proyek bisa selesai,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa meski ada dukungan dari APBN untuk jalan nasional, pemerintah pusat kini semakin ketat dalam alokasi dana ke daerah. Hal ini membuat daerah harus lebih waspada dan mencari alternatif pendanaan lain.

Upaya Membuat Bali Lebih Mandiri

Untuk menghadapi situasi ini, Koster merencanakan agar Bali menjadi lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana APBN. Salah satu cara yang ia tawarkan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor.

Salah satu sumber PAD yang potensial adalah pungutan wisatawan asing. Koster menilai bahwa jika pendapatan dari sektor pariwisata dapat dikelola dengan baik, maka Bali bisa membangun infrastruktur tanpa harus mengandalkan APBN.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak dalam pembangunan Bali. “Saya sudah berada di posisi tertentu, dan ke depan bagaimana agar Bali lebih mandiri. Jika kita memiliki pemasukan yang cukup dan bekerja sama dengan baik, semua proyek bisa selesai. Ini adalah kebutuhan lintas wilayah di seluruh Bali,” ujarnya.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Meski situasi saat ini terasa berat, Koster tetap optimis. Ia percaya bahwa dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik, Bali bisa melewati tantangan ini. Ia berharap pemerintah pusat bisa lebih fleksibel dalam alokasi dana, terutama karena Bali memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor pariwisata.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah pusat harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak mengganggu pembangunan daerah. Dengan demikian, Bali bisa tetap berkembang tanpa terlalu bergantung pada dana dari luar.