JAKARTA, suratkabar.id

Anggaran APBD 2026 DKI Jakarta Disepakati Sebesar Rp81,3 Triliun

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta akhirnya menyetujui anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp81,3 triliun. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, setelah rapat penyampaian hasil pembahasan komisi-komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung pada Kamis (30/10/2025).

“Tadi disepakati pada angka Rp81,3 triliun,” ujar Khoirudin, seperti dilansir dari situs resmi Pemprov DKI, Jumat (31/10/2025).

Pembahasan APBD 2026 membutuhkan waktu cukup lama karena adanya beberapa perubahan dan penyesuaian anggaran. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH). Meski begitu, Khoirudin memastikan bahwa layanan dasar masyarakat tetap terjamin dalam anggaran tahun depan.

Rapat tersebut juga diisi dengan penjelasan dari pihak eksekutif serta perumusan akhir rancangan APBD sebelum disepakati bersama dalam rapat paripurna.

Program yang Menyentuh Kebutuhan Warga Tetap Dipertahankan

Khoirudin menyatakan bahwa DPRD DKI akan terus mengawal program-program yang langsung menyentuh kebutuhan warga, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan sosial (bansos), serta layanan pendidikan dan kesehatan.

“Semua program layanan masyarakat tetap kami perjuangkan agar dipertahankan. Itu bagian dari tanggung jawab kami memastikan anggaran berpihak pada warga Jakarta,” ucap dia.

Selain itu, DPRD DKI memberikan catatan terhadap sejumlah program yang mengalami penyesuaian anggaran. Beberapa di antaranya meliputi pengadaan lahan pemakaman dan pengendalian banjir.

Pengadaan Lahan Pemakaman dan Pengendalian Banjir Dijadwalkan di APBD Perubahan

Menurut Khoirudin, kebutuhan lahan pemakaman di Jakarta saat ini sangat mendesak karena keterbatasan ketersediaan lahan. Namun, pengadaan tanah membutuhkan waktu yang panjang, sehingga DPRD menyetujui agar sebagian anggaran dialihkan pada APBD perubahan mendatang.

“Pengadaan tanah untuk makam dan pengendalian banjir memang penting, tapi prosesnya membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Karena itu, pelaksanaannya bisa dilakukan lebih dahulu, sementara anggarannya disesuaikan di perubahan nanti,” ujar Khoirudin.

Komitmen DPRD DKI untuk Efektivitas APBD 2026

DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan seluruh program strategis dalam APBD 2026 agar berjalan efektif dan berorientasi pada kesejahteraan warga.

Khoirudin menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam pembahasan APBD 2026 bertujuan untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan penyetujuan anggaran ini, DPRD DKI dan Pemprov DKI akan terus bekerja sama dalam menjalankan program-program yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga Jakarta.