Perang Hybrid dan Kolaborasi Sipil-Militer

Pengamat militer Selamat Ginting menyampaikan analisanya bahwa perang antarnegara saat ini tidak lagi hanya melibatkan pasukan infantri. Kondisi yang ada kini berkembang menjadi perang hybrid, yang memerlukan kolaborasi simbiosis antara sipil dan militer.

“Perang hybrid ini melibatkan unsur politik, psikologis, ekonomi, cyber, dan kebudayaan,” ujar Selamat Ginting dalam diskusi yang diadakan oleh Partai Negoro di Jakarta, pada Kamis (30/10). Menurutnya, dalam perang hybrid, batas antara sipil dan militer menjadi kabur. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi interdependensi antara kedua pihak tersebut.

“Inilah dunia kontemporer yang betul-betul kita menyaksikan perubahan mendasar dalam peperangan, tidak lagi generasi ketiga antar infantri tetapi generasi kelima perang hibryda,” tambah Selamat.

Ia memberikan contoh penggunaan sound horeg dalam perang Thailand melawan Kamboja beberapa waktu lalu. Pengamat militer ini juga memuji sistem hankamrata yang dikembangkan para pendiri bangsa, di mana TNI dan Polri menjadi kekuatan utama, sementara rakyat berperan sebagai pendukung.

Perspektif Hukum Tata Negara

Di sisi lain, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menganggap tidak relevan mempertentangkan hubungan antara sipil dan militer. Menurutnya, yang menjadi masalah adalah jika dalam kehidupan kenegaraan terdapat kekurangan di berbagai sektor.

Kekurangan tersebut, menurut Margarito, harus diperbaiki dengan cara yang beradab dan bermartabat agar bangsa terus melangkah maju.

“TNI, Polri, Jaksa, dan lain-lain itu organ pemerintah, dan Presiden diberikan kewenangan menggunakannya untuk tujuan hidup berbangsa dan bernegara,” tegas Margarito Kamis.

Ia juga menekankan bahwa UUD 1945 tidak mempertentangkan sipil dan militer. Menurutnya, semua hal dalam negara ini adalah urusan pemerintah, dan yang menyelenggarakannya adalah Presiden.

“Presiden diberi kewenangan menggunakan semua organ pemerintah, termasuk TNI dan Polri,” ucap Margarito.

Pembicara Lain dalam Diskusi

Diskusi ini juga dihadiri oleh sejumlah pembicara lainnya, seperti Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa, Dr. T.B. Massa Djafar, dan Muhammad Fadil. Mereka turut memberikan perspektif mereka tentang dinamika perang modern dan peran serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas negara.

Dalam diskusi tersebut, peserta sepakat bahwa perang modern bukan lagi sekadar pertempuran fisik, tetapi melibatkan banyak aspek yang saling terkait. Dengan demikian, kolaborasi antara sipil dan militer menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks.

Selain itu, para ahli menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dalam mendukung upaya-upaya pemerintah dan institusi militer dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Mereka juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan teknologi untuk menghadapi ancaman-ancaman baru yang muncul dalam era digital saat ini.

Dengan adanya diskusi seperti ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat tentang peran dan fungsi masing-masing elemen dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.